DPR Kecolongan Kursi Jerman & Lampu "Karaoke"

"Ini ruang karaoke atau apa? Ada sistem pencahayaan dan tata suara?"

VIVAnews - Biaya renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR (Banggar) sebesar Rp20 miliar, renovasi toilet, ruang wartawan, sampai lahan parkir sepeda motor yang nilainya miliaran rupiah, makin mencoreng nama baik Dewan Perwakilan Rakyat. 

Ketua DPR RI, Marzuki Alie pun mengaku berang. Hari ini ia memberi peringatan keras secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal DPR, agar tak menggunakan anggaran secara semena-mena. 

Ada sejumlah pemborosan yang disinggung  Marzuki. Pertama soal keberadaan kursi baru ruang Banggar. "Harusnya (Sekjen) mengingatkan konsultan, mengarahkan, agar tidak menggunakan produk mahal dari luar negeri. Kursi impor dari Jerman, buat apa? Buatan Indonesia banyak dan digunakan di mana-mana. Ini menyakitkan kita semua," kata Marzuki di Gedung DPR, Jumat 13 Januari 2012. 

Belum lagi anggaran yang dikeluarkan untuk konsultan sebesar Rp600 juta dan pengawasan Rp200 juta lebih. "Bangun gedung mewah 9 lantai biayanya Rp20 miliar. Ini Rp20 miliar untuk ruangan secuil itu (ruang rapat Banggar). Apa tidak kita sakit mendengarnya," tambah dia. 

Marzuki juga merasa tak habis pikir, mengapa perlu sampai Rp20 miliar untuk merenovasi ruangan rapat Banggar. Ini akan menciptakan kecemburuan di internal DPR. "Ada perbedaan dengan ruangan lain. Nanti Komisi I minta (ruangan serupa), dan sebagainya. Apa begini harusnya? Ini ruang karaoke atau apa? Ada sistem pencahayaan dan tata suara," kata Marzuki. 

Kemudian soal pengadaan absensi sidik jari (finger print). "Saya kerap ingatkan, mahal. Di rapat pimpinan saya ingatkan terus. Untuk apa ada teknologi sistem legkap. Beli saja yang kebutuhan kita. Tidak perlu mahal," tambah dia. 

Juga soal komputer. Menurut Marzuki, komputer di DPR fungsinya hanya untuk mengetik. "Tidak perlu saya spek tinggi yang harganya puluhan juta, beli saja rakitan jangkrik yang tiga juta, sama," kata dia. 

Marzuki mengaku, sudah menelepon BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) terkait penggunaan anggaran DPR. "Ada investigasi. Ada unsur merugikan negara merekayasa supaya mahal, konsultan juga diperiksa. Saya kecolongan, tidak pernah dikasih tahu," kata dia. 

BPKP juga diminta untuk memperbaiki standar kinerja sipil. "Kalau audit ternyata ada penyimpangan, akan saya kasihkan ke KPK," tambah Marzuki.