Kemiskinan Buah Liberalisasi dan Privatisasi

Bandung - Kemiskinan bukan hal asing bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Sejak sebelum merdeka hingga saat ini belenggu kemiskinan masih menjerat masyarakat. Data LBB tahun 2010 yang lalu telah menetapkan Indonesia sebagai Negara termiskin di ASEAN.

Miris? Tentu saja. Indonesia merupakan Negara kepulauan yang menyimpan berjuta potensi alam. Minyak bumi, emas, batu bara, gas alam, uranium dan berbagai jenis mineral lainnya terdapat di Negeri yang dijuluki Zamrud Khatulistiwa ini. Sayang, sejak dulu pun kekayaan alam tersebut tak pernah dicicipi oleh masyarakat Indonesia.

Sejak dibuka pintu liberalisasi dan privatisasi SDA dan BUMN (masa Orde baru), para investor dan pengusaha asing berbondong bodong datang ke Indonesia dan saling sikut memperebutkan harta kekayaan negeri muslim terbesar ini.

Sejak saat itu, perampokan SDA semakin menjadi hingga hampir 80%-nya dikuasai oleh asing. Masyarakat? Hanya menerima remeh-remehnya yang tak seberapa.

Itulah yang terjadi tatkala SDA yang notabene milik Rakyat dikelola dengan berlandaskan Kapitalisme-Liberal. Kapitalisme dengan mekanisme privatisasi dan kebebasan kepemilikan dapat dipastikan akan menciptakan kejomplangan kekayaan di tengah masyarakat.

Sistem ekonomi Islam menawarkan solusi yang benar dalam hal distribusi kekayaan. Islam memandang bahwasanya privatisasi SDA yang berjumlah melimpah adalah haram. Islam dengan pembagian tiga jenis kepemilikan (kepemilikan umum, Negara, dan privat) secara nyata dapat menciptakan mekanisme pendistribusian kekayaan secara adil.

Distribusi kekayaan sedemikian tentunya hanya dimiliki oleh sistem ekonomi Islam sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang berlandaskan pada wahyu Allah yang pasti luput dari kesalahan. Untuk menerapkan sistem ekonomi Islam ini, tak ada cara lain selain dengan menerapkan sistem Islam secara keseluruhan yakni dalam bingkai Negara Khilafah.

*Penulis adalah Aktivis Gerakan Mahasiswa Rindu Khilafah